Luhut Ingin Indonesia Jadi Tengah Jaringan Kabel Bawah Bahar Internasional

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Suara. com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ingin menjadikan Indonesia sebagai hub internasional jaringan kabel lembah laut.

Dalam acara sosialisasi Kebijakan Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut, Senin (22/3/2021) Menko Luhut mengatakan ingin agar jaringan telekomunikasi atau internet langsung bisa masuk ke Indonesia minus perlu melalui tempat asing sehingga lebih efisien.

“Kita ke aliran ingin kabel-kabel fiber optik itu langsung ke Jakarta, tidak melalui tempat asing. Itu membuat kita semakin efisien. Jangan kita semu bodoh yang akhirnya merugikan negara kita. Kita harus mulai sepakati kabel serat optik itu langsung ke Amerika, ke negara bahan, juga ke Australia & Eropa. Kita harus siap hub. Indonesia ini negeri besar. Jadi jangan untuk diri kita kerdil, ” ungkap Menko Luhut.

Dia mengatakan pemerintah telah menimbulkan Keputusan Menteri Kelautan serta Perikanan (Kepmen KP) Bagian 14 Tahun 2021 mengenai Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Baca Juga: Libatkan Banyak Bagian, Luhut Rencanakan Tata Kabel Bawah Laut di Batam

Aturan itu diharapkan menjadi acuan untuk menjamin penataan alur pipa atau kabel bawah laut dalam wilayah perairan nasional agar bisa menjadi lebih aturan selain juga memperkuat rancangan tata ruang laut ataupun rencana zonasi laut guna memberikan kepastian hukum pada berusaha.

Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 serupa diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut untuk penyelenggaraan pipa dan kabel bahar dengan kegiatan pemanfaatan bagian laut lainnya.

Dalam Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021, dilampirkan peta dan daftar koordinat 43 segmen alur pipa bawah bahar, 217 segmen alur kabel bawah laut dan 209 beach manhole (BMH), tercatat empat lokasi landing station sebagai tempat masuk serta keluarnya kabel pipa di perairan Indonesia yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado dan Jayapura.

Menteri Kelautan & Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam kesempatan yang serupa, menjelaskan penetapan alur saluran dan kabel bawah bahar dapat dievaluasi satu kala dalam lima tahun atau sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga terkait.

Namun evaluasi dilakukan untuk sejumlah pertimbangan yaitu mengantisipasi terjadinya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, adanya kondisi perubahan lingkungan, dan kejadian bencana.

Baca Juga: Luhut: Ekonomi Digital Indonesia Kedua Terbesar di Asia Tenggara

“Kami juga melihat penertiban aturan pipa atau kabel bawah laut diperlukan beberapa kegiatan tindak lanjut yaitu pendataan terhadap kabel dan saluran bawah laut yang telah ada dan mengidentifikasi tali air pipa dan kabel kolong laut yang berada di dalam alur dan dalam luar alur, ” logat Menteri Trenggono. [Antara]